Tupoksi Kemantren

(Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan)

Kedudukan

• Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

• Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Fungsi

Kemantren mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat,  pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
13. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren;
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.