Untuk dapat memberikan pemahaman mengenai prosedur dan konsekuensi hukum mengenai Pelayanan Perizinan (Persetujuan Pondokan) bagi masyarakat Kemantren Gondomanan khususnya, Jawatan Umum bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman ( DPUPKP ) dan juga Dinas Perizinan (DPMPTSP) Kota Yogyakarta memberikan Sosialisasi Pelayanan Perizinan untuk tokoh masyarakat dan juga Pemilik Pondokan di Wilayah Kemantren Gondomanan pada Rabu, 15/05/24. Dalam paparan narasumber, dijelaskan mengenai dasar dan konsekuensi hukum jika tidak dilakukan proses perizinan serta diberikan penjelaskan langkah-langkah pengurusan perizinan melalui Jogja Smart Service (JSS) secara detail agar masyarakat memahami dan mudah untuk mengurusnya.